IAI JATENG GOES TO CAMPUS Dalam rangka memperingati HUT IAI yang ke-68, Riana Sitawati, S.E., S.H., M.Sc. IBM., Ph.D., Ak., CA., CPA.,CMA., CSRS. CSRA., ASEAN CPA., Cert.DA., CGAA. selaku ketua bidang KJA IAI Wilayah Jateng menjalankan amanah sebagai pelaksana kegiatan “IAI Jateng Goes To Campus 2025”. Kegiatan ini mengusung tema

Pengesahan PSAK 118: Perubahan Penting dalam Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) telah mengesahkan PSAK 118 tentang Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan pada 28 Mei 2025. Standar ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan secara resmi

Penataan Administrasi Perseroan Terbatas melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas diterbitkan pada 17 Desember 2025 sebagai bagian dari upaya pembaruan tata kelola administrasi badan hukum di Indonesia. Regulasi

Permohonan NPPN dan Validasi NIK Via Coretax Menjelang SPT Tahunan 2025 Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan pedoman yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menentukan besarnya penghasilan neto berdasarkan persentase tertentu. Mekanisme ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetapi tidak atau

Pemerintah Akan Tetapkan Tarif PPh Final UMKM 0,5% Berlaku Permanen untuk WP OP dan PT Perorangan Penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berlaku secara permanen bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan. Kebijakan ini merupakan bentuk penyempurnaan dari

PP 43 Tahun 2025: Penyusun Laporan Keuangan Harus Memiliki Kompetensi dan Berintegritas Sejak 19 September 2025, pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan sebagai langkah strategis memperkuat kredibilitas dan transparansi informasi keuangan. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan