“Meratapi potongan pajak THR yang ga make sense itu,” ungkap salah seorang wajib pajak pada akun X-nya.

Menjelang Hari Raya Lebaran, pemerintah telah mengatur sejumlah peraturan terkait pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) bagi pegawai tetap maupun karyawan swasta. Namun, banyak respon negatif mengenai pemberian THR tahun ini yang muncul dari sejumlah wajib pajak. Hal ini bermula ketika para pegawai harus menanggung beban pajak yang lebih besar dari sebelumnya, akibat dari diterapkannya skema pajak TER (Tarif Efektif Rata-Rata). Simak artikel ini untuk mengetahui perhitungan pajak THR menggunakan skema pajak terbaru.

Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No M/2.HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemerintah telah menetapkan ketentuan terkait jumlah pemberian THR sebagai berikut:

THR tersebut merupakan salah satu penghasilan tidak teratur yang dikenai pajak penghasilan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, disebutkan bahwa penghasilan yang diterima baik secara teratur maupun tidak teratur merupakan salah satu penghasilan yang dipotong PPh 21 dan/atau PPh 26.  Pengenaan pajak THR pada dasarnya sama seperti menghitubng PPh 21 pada umumnya, yaitu dihitung menggunakan tarif PPh 21 TER dan tarif pajak progresif sesuai dengan Pasal 17 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Adapun ketentuan THR yang kena pajak adalah apabila jumlah penghasilan teratur ditambah THR melebihi Rp4,5 juta sebulan atau di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Jika jumlah penghasilan di bawah PTKP, maka THR dan penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak.

Lantas, bagaimanakah cara menghitung PPh 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi jika menerima THR? Berikut contoh penghitungannya:

Tuan Ragil merupakan pegawai tetap sudah menikah dan belum memiliki tanggungan (K/0) menerima penghasilan bruto dari pemberi kerja sebesar Rp8 juta setiap bulan dan dipotong biaya jabatan sebesar Rp400 ribu. Menjelang hari raya, Tuan Ragil memperoleh THR sebesar upah satu bulan sebesar Rp8 juta pada bulan April. Maka, penghitungan PPh 21 Tuan Ragil adalah sebagai berikut:

Sebelum menghitung PPh 21 Tuan Ragil, maka perlu diketahui bahwa persentase TER Tuan Ragil adalah sebesar 1,5% dengan status K/0 dan TER Kategori A.

Adapun rumus untuk menghitung PPh masa menggunakan persentase TER adalah:

PPh 21 = Penghasilan Bruto x Persentase TER

Berikut ini adalah rincian PPh 21 masa Januari – November

Sehingga, dapat diketahui bahwa pada bulan April, Tuan Ragil akan mendapat Gaji dan THR sebesar Rp14,88 juta. Hal ini diperoleh dari:

Gaji + THR – PPh 21 = Rp8 juta + Rp8 juta – Rp1,12 juta

= Rp14,88 juta

Jika dibandingkan dengan masa selain masa April, PPh 21 Tuan Ragil mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan adanya kenaikan penghasilan bruto pada bulan April, sehingga persentase TER pun ikut naik. Sehingga pada akhirnya, akan menambah beban PPh 21. Namun, pada dasarnya, PPh 21 Tuan Ragil dalam setahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sebab pada bulan Desember, terdapat pajak lebih bayar yang harus diterima.

Selanjutnya, kita akan menghitung PPh 21 Tuan Ragil pada masa Desember, yakni sebagai berikut:

Terlihat pada penghitungan di atas, terdapat pajak lebih bayar sebesar Rp285 ribu pada masa Desember. Sehingga, perusahaan atau pihak pemotong pajak harus mengembalikan lebih bayar tersebut kepada Tuan Ragil di akhir tahun.

Referensi:

Fitriya. (2024). Pajak THR 2024 dan Cara Menghitung. KlikPajak. https://klikpajak.id/blog/cara-hitung-pajak-thr/

Silfia, I., & Salim, A. (2024). DJP Jelaskan Soal PPh 21 untuk THR dengan Skema TER. Antara. https://wwcw.antaranews.com/berita/4029681/djp-jelaskan-soal-pph-21-untuk-thr-dengan-skema-ter